Apa dan bagaimana materi yang akan dilaporkan ke Dewan HAM PBB

 Apa dan bagaimana materi yang akan dilaporkan ke Dewan HAM PBB, Misbakhun mengatakan bahwa saat ini ia tengah membicarakannya dengan Yusril. Namun intinya adalah adanya pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan SBY.

INILAH.COM, Jakarta – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru saja bebas atas tuduhan kasus letter of credit (L/C) Bank Century, Mukhammad Misbakhun, membenarkan apa yang disampaikan Pengacara Yusril Ihza Mahendra bahwa ia akan membawa kasusnya ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amnesti Internasional.

“Supaya masyarakat internasional tahu bahwa pemerintah Republik Indonesia itu seperti apa. Supaya masyarakat dunia juga tahu, jangan cuma pencitraan di Indonesia saja. Kami (akan) tunjukkan bahwa Presiden SBY sejatinya seperti apa. Seseorang yang menghormati HAM atau HAM itu hanya bagian dari pencitraan,” tandas Misbakhun di Jakarta, Sabtu (28/7/2012) malam.

Apa dan bagaimana materi yang akan dilaporkan ke Dewan HAM PBB, Misbakhun mengatakan bahwa saat ini ia tengah membicarakannya dengan Yusril. Namun intinya adalah adanya pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahan SBY.

“Saya kan dilanggar, kan di dalam artikel PBB ada personal complain oleh warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar,” katanya.

Dalam laporannya, Misbakhun mengaku akan membawa sejumlah bukti-bukti untuk meyakinkan Dewan HAM PBB akan adanya pelanggaran HAM di Indonesia. Karena dalam kasusnya dengan jelas diputuskan bahwa dirinya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan selaku kekuasaan yudikatif.

“Saya akan buktikan dengan laporannya. Itukan kekuasaan, itukan sebuah sistem pemerintahan, bukan orang per orang. Kekuasaan eksekutif yang melanggar HAM. Ternasuk ke Amnesti Internasional saya akan melaporkan bahwa di Indonesia sedang terjadi pelanggaran HAM,” jelas Misbakhun.

Laporan akan dialamatkan ke Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan. Karena sebagai kepala pemerintahan, Presiden SBY yang membawahi kejaksaan dan kepolisian. Aparat hukum yang menurutnya telah melakukan proses hukum terhadap dirinya.

Ia menggarisbawahi bukan apa yang dilakukannya bukanlah soal menang dan kalah, melainkan sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang seadil-adilnya di Indonesia. Karena ia melihat posisinya sebagai anggota DPR saja bisa dijerat suatu kasus yang diyakini tidak dilanggar.

Padahal, keberadaannya sebagai anggota DPR mempunyai kewenangan konstitusi untuk melakukan kritik terhadap presiden dan melakukan kontrol sesuai dengan fungsinya yang dijamin undang-undang dan konstitusi.

“Saya ini anggota DPR diperlakukan seperti itu, bagaimana rakyat biasa,” tambah Misbakhun. [yeh]