Merindukan Pejabat Sekaligus Pemimpin

Merindukan Pejabat Sekaligus Pemimpin

Beberapa orang yang mengaku sebagai panitia pembangunan masjid di kampungnya datang ke rumah saya. Kedatangannya tidak lain adalah untuk mencari informasi, kepada siapa mendapatkan bantuan untuk menyelesaikan pembangunan masjid yang sudah beberapa tahun terpaksa berhenti oleh karena kekurangan dana. Mereka mengatakan bahwa masyarakat sekitarnya sudah tidak mungkin lagi mampu mengumpulkan uang untuk menyelesaikan pembangunan tempat ibadah yang sudah terlanjur dimulai tetapi ternyata tidak bisa melanjutkan itu.

Mereka mengaku, bahwa masyarakat yang pada umumnya petani dengan lahan yang terbatas tidak mungkin mampu menanggung biaya pembangunan masjid yang dihitung-hitung cukup mahal. Penghasilan petani pada saat ini sekedar cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sudah beruntung. Sekedar untuk membiayai pendidikan anak-anaknya hingga sekolah menengah sudah amat berat. Hasil pertanian, dikatakan oleh mereka sudah tidak sebanding dengan biaya pengelolaannya. Hasil bersih panenannya, setelah dikurangi biaya modal dan perawatan, sudah sangat menipis.

Di tengah-tengah pembicaraan tentang bagaimana cara mendapatkan dana tersebut, mereka memprihatinkan terhadap kepemimpinan umat. Kebetulan di kabupaten, tempat mereka berdomisili, tidak lama lagi akan diselenggarakan pilkada. Mereka mengetahui bahwa di antara kyai yang menjadi anutannya, ternyata menginginkan untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Di mata mereka, pejabat pemerintah, semacam bupati, pada saat sekarang ini bukan lagi seperti zaman dulu. Kepala daerah sekarang ini harus lewat proses pemilihan langsung oleh rakyat. Proses itu akan dianggap beresiko mengurangi kewibawaan yang bersangkutan.

Pejabat pemerintah, menurut mereka, secara ideal harus mampu melakukan peran ganda sekaligus, yaitu sebagai pejabat dan pemimpin. Manakala proses pemilihan kepala daerah melewati proses pemilihan, maka kedua peran tersebut tidak akan bisa dijalankan sebaik-baiknya. Pemimpin harus memiliki kewibawaan, dicitai oleh rakyat, memiliki ketulusan dan bisa dijadikan anutan. Model pemilihan seperti sekarang ini, kepala daerah tidak akan dipandang sebagai pemimpin sejati.

Alasan yang dikemukakan sederhana. Pemimpin yang muncul lewat proses-proses yang bersifat kalkulatif dan apalagi diperebutkan akan mengurangi kewibawaannya. Mereka menyebut, pemimpin itu harus dihormati, dan kalau perlu disakralkan. Proses pemilihan kepala daerah seperti sekarang ini tidak akan mungkin lagi menjadikannya berwibawa. Menjelang pemilihan gambar-gambar calon pemimpin dipasang di sembarang tempat, di pinggir jalan. Cara itu, menurut mereka sudah merendahkan calon pemimpin yang bersangkutan. Foto-foto yang terpampang di sembarang tempat, dan tidak menutup kemungkinan dirusak, atau juga tidak sengaja tersobek, jatuh, dan seterusnya, sudah menggambarkan bahwa pemilik foto dimaksud sudah tidak memiliki wibawa. Menurut pandangan mereka foto pemimpin tidak boleh ditaruh di sembarang tempat.

Belum lagi, sudah menjadi kesan umum, bahwa proses tersebut juga mengharuskan para calon kepala daerah mengeluarkan dana yang tidak sedikit agar dipilih, siapapun orangnya, tidak terkecuali kyai yang mencalonkan diri. Pemimpin yang melakukan langkah-langkah transaksional seperti itu tidak dianggap tulus. Apa saja yang dilakukan oleh kepala daerah, sekalipun didasari niat ikhlas, akan dipandang sebagai cara-cara untuk mendapatkan pengembalian biaya yang telah dikeluarkan sebelumnya. Akibatnya, siapapun calon pejabat yang terpilih, ——termasuk kyai, tidak lagi sekaligus dipandang sebagai pemimpin, melainkan hanya sebagai orang biasa yang mencari keuntungan lewat jabatannya itu.

Menurut pandangan mereka, seharusnya kyai ya kyai. Mereka adalah sosok pribadi yang seharusnya menjadi anutan dalam segala kehidupan. Peran-peran yang dijalankan sehari-hari seharusnya dilakukan secara tulus dan ikhlas, yaitu semata-mata untuk memandu dan melayani kepentingan umat. Peran kyai seperti itu tidak akan bisa dijalankan manakala yang bersangkutan sudah menjadi pejabat politik. Orientasi yang diharapkan oleh umat sudah tidak akan bisa diharapkan lagi. Mereka menginkan agar, pada zaman seperti sekarang ini, kyai ya kyai. Tidak perlu kyai menjadi pejabat politik. Manakala kyai menjadi pejabat politik, maka ke kyainya akan hilang dengan sendirinya. Masyarakat selalu membutuhkan peran-peran pemimpin yang tulus dan penuh keikhlasan dari tokoh agama sebagaimana yang selama ini dirasakan.

Para ahli politik dan juga politikus akhir-akhir ini merasa berhasil bahwa kepala daerah telah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis. Sebagai tatanan masyarakat yang demokratis, mereka memandang bahwa kekuasaan adalah ditangan rakyat. Oleh karena itu, penguasa harus dipilih langsung oleh rakyat. Sementara itu, ternyata rakyat sendiri, setelah melihat resiko dan juga harga yang harus dibayar ——-baik berupa uang maupun nilai-nilai sosial yang seharusnya dipertahankan, tidaki semuanya menghendaki mekanisme seperti itu. Rakyat mengehendaki untuk memiliki pejabat yang sekaligus pemimpin, siapapun orangnya. Rekruitmen kepala daerah sebagaimana yang dijalankan sebelumnya, —–tanpa pemilihan, dianggap lebih baik. Lewat cara itu, pejabat tidak terkesan telah diangkat dari hasil transaksi, dan tidak dinilai sekedar bermaksud mendapatkan keuntungan pribadi. Itulah suara sebagian rakyat, yang kiranya juga perlu mendapatkan perhatian.

Setelah sekian panjang berbicara soal poilitik, ialah tentang pemilihan kepala daerah dan segala resikonya, mereka teringat kembali tentang maksud kedatangannya, ialah mencari cara mendapatkan sumber pendanaan untuk membangun masjid. Sebagai upaya merespon permintaan mereka itu, saya menyaran agar membuat berkas-berkas permohonan yang bisa diajukan kepada pihak-pihak yang mungkin mau memberi dana. Permohonan itu harus dilengkapi dengan gambar, surat-surat tanah, dan rencara biaya yang diperlukan. Mereka mernyanggupi, dan sekalipun sekedar gambaran yang belum ada hasilnya itu, rupanya mereka bergembira sekali. Saya menangkap bahwa masyarakat tingkat bawah, ternyata memang selalu memerlukan bantuan, arahan, dan bimbingan. Biasanya peran itu diberikan oleh kyai, sehingga tatkala tokoh informal ini terjun ke politik, maka dikhawatirkan ketulusannya menjadi tidak sebagaimana sebelumnya. Mereka menginginkan tetap memiliki pejabat sekaligus pemimpin. Wallahu a�lam.