Updates from September, 2012 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • tituitcom 19.10 on 12 September 2012 Permalink  

    Anggota DPR: ‘Sertifikasi Ulama Bukti Pemerintah Panik’ 

    Perhatian Penting Untuk Pembaca Artike.abajadun.com
    1. Isi artikel, berita dan materi http://www.artikel.abajadun.com di ambil dan sadur dari berbagai sumber .
    2. Hak cipta dari isi , artikel , berita dan materi lainya adalah menjadi hak milik dari sumber bersangkutan .
    3. Admin abajadun sama sekali tidak berniat membajak dari sumber manapun, semua artikel,berita dan isi merupakan catatan yang pernah say abaca untuk kemudian saya documentasikan di artikel.abajadun.com supaya bisadi baca teman teman dan sebagai media silaturrahmi dan berbagi informasi.
    4. Jika ada yang keberatan dengan pemuatan isi , berita ,artikel, gambar foto,video yang ada di artikel.abajadun.com silahkan anda hubungi saya dan saya tidak akan keberatan menghapus isi materi tersebut .
    5. Bagi pembaca yang ingin menyebarkan /menggunakan materi di artikel.abajadun.com saya persilahkan saja dengan mencantumkan sumber asli artikel .
    Terakhir jika ada kebaikan dan keberhasilan , saya ucapkan syukur alhamdilillah , semoga semuanya bias memberi manfaat kepada kita semua baik untuk diri sendiri agama,nusa dan bangsa , sebagai penutup saya sadar bahwa masih banyak kekurangan pada diri saya , untuk itu bila ada kekuarnganya saya mohon maaf dan atas perhatian anda saya ucpakan terimakasih. Akhir kata selamat membaca.


    DPR menilai wacana sertifikasi bagi para ustadz (guru agama) dan ulama tidak akan menyelesaikan problem terorisme. Sebaliknya, wacana itu malah menunjukan kepanikan dan ketidakmampuan pemerintah mengatasi persoalan terorisme.

    “Ini tidak memiliki dasar. Tidak solutif. Terkesan panik,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli, di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/9) seperti dilansir Republika.

    Jazuli mendengar wacana sertifikasi bagi para ustadz muncul dari pihak BNPT. BNPT ingin menerapkan kodisi yang terjadi di Arab Saudi. Di sana, para ustadz dan ulama berada di bawah kontrol pemerintah. Mereka dilarang mengajarkan tafsir agama yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

    Menurut Jazuli ini terjadi karena pemerintah Arab Saudi menggaji langsung para ustadz dan ulama dengan bayaran tinggi. “Ustadz biasa digaji 5.000 riyal, sedangkan ustadz Masjidil Haram 50 ribu real perbulan,” katanya.

    Kondisi di Indonesia berbeda dengan di Arab Saudi. Di sini ustadz dan ulama menempati posisi yang unik dalam struktur sosial masyarakat. Mereka dihormati dan didengar petuah-petuahnya tanpa mesti memiliki latar belakang ilmu formal. Gelar ustadz dan ulama lahir secara naluriah dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat mempelajari ilmu agama. “Bukan pelabelan dari pemerintah,” ujarnya.
    Menurut Jazuli akar permasalahan terorisme bukan terletak pada guru-guru agama, melainkan pada problem sosial ekonomi masyarakat. Logikanya, bila masyarakat sejahtera secara ekonomi mereka akan mampu mengakses pendidikan yang lebih baik. Lewat pendidikan akal seseorang akal pikiran seseorang akan lebih dialektis menerima informasi, termasuk paham radikal.
    “Harus dikaji secara mendalam apa akar persoalan dari terorisme,” katanya.
    Terorisme tidak mesti diidentikan dengan kelompok agama tertentu. Kebanyakan aksi terorisme bersifat kasuistik tergantung pada problem yang dihadapi masyarakat di masing-masing negara. [mzf/muslimdaily]
     http://muslimdaily.net/berita/lokal/anggota-dpr-sertifikasi-ulama-bukti-pemerintah-panik.html

     
  • tituitcom 03.15 on 12 August 2012 Permalink  

    Tema Konflik Para Elite Bangsa 

    Konflik dalam sebuah organisasi, termasuk organisasi besar seperti negara adalah hal biasa. Konflik bisa terjadi di mana saja dan pada tingkat apa saja. Dua orang, katakan  misalnya, antara  suami dan isteri saja,  seringkali terjadi konflik.  Apalagi konflik di organisasi besar, setingkat negara. Oleh karena itu, konflik antar elite harus dipahami sebagai sesuatu yang wajar,  dan tidak selalu perlu dirisaukan,  asalkan  tema konflik itu terkait hal mendasar dan atau bernuansa kemanusiaan yang tinggi.      
    Bahkan konflik menjadi perlu  dan dibutuhkan untuk mendinamisasikan kehidupan organisasi. Tanpa ada konflik  organisasi menjadi statis dan akan terasa menjenuhkan. Organisasi harus dinamis, penuh inovasi,  dan  perubahan-perubahan  untuk memenuhi sifat kehidupan sosial yang memang harus selalu berubah.  Dinamika itu terjadi sebagai buah dari konflik. Itulah sebabnya, konflik menjadi  justru dibutuhkan.
    Dalam perjalanan sejarah bangsa ini tidak pernah sepi dari konflik antar elitenya.  Ternyata dengan konflik,  bangsa ini menjadi semakin dewasa. Namun yang perlu diperhatikan adalah tema konflik itu sendiri.  Adakalanya  konflik   bertemakan hal-hal yang mendasar, menyangkut nilai,  sumber etika, filsafat,  dan sejenisnya, sehingga semua itu  adalah  tergolong mulia dan  mencerdaskan. Kita ingat konflik antar elite terkait dengan dasar negara, sehingga kemudian berhasil  dirumuskan berupa Pancasila dan UUD 1945.
    Rumusan tentang dasar negara berupa Pancasila dan UUD 1945 adalah lewat berbagai perdebatan atau konflik antar elite dalam waktu lama,  dan  ternyata membuahkan kesepakatan yang kokoh. Buah dari proses panjang itu menghasilkan rumusan yang akhirnya menjadi milik bersama. Pancasila dan UUD 1945 adalah milik seluruh bangsa Indonesia.
    Demikian pula, hal-hal lainnya yang bersifat mendasar,  seperti azas  organisasi dan partai politik, pandangan tentang P4, garis-garis besar haluan negara, dan lain-lain selalu dirumuskan bersama lewat proses panjang, dilakukan dengan berdiskusi, berdialog, dan bahkan berdebat di antara para elite yang tidak mengenal lelah  putus asa. Berbagai kelompok dalam masyarakat, baik yang berbasis idiologi, agama, maupun partai politik berusaha menyalurkan aspirasinya. Hal semacam itu justru diperlukan untuk mendewasakan bangsa ini.
    Konflik juga terjadi di era reformasi seperti sekarang ini. Hanya saja tema konflik yang terdengar bukan hal-hal yang bersifat ideologis dan  filosofis, melainkan pada tema-tema praktis dan prakmatis.  Konflik dan atau perdebatan itu hanya  terkait sesuatu yang sederhana, misalnya tentang korupsi, pembagian  anggaran DPR yang dianggap kurang merata, dan bahkan terakhir hanya menyangkut persoalan pembangunan gedung KPK.
    Konflik yang terjadi akhir-akhir ini,  yang muncul ke permukaan  terasa berada di wilayah yang begitu  sederhana, yaitu hanya terkait uang, dana, fasilitas,  dan atau anggaran. Hal-hal yang bersifat ideologis dan filosofis yang mendasar ternyata tidak pernah memicui konflik. Mungkin hal itu bisa terjadi,  oleh karena masing-masing partai politik sudah tidak terlalu jelas warna idiologinya. Ikatan partai politik hanya sebatas kepentingan sesaat, dan bukan pada idiologi mendasar yang ingin diperjuangkan.
    Manakala benar bahwa tema-tema konflik hanya menyangkut hal-hal sederhana seperti itu, maka sebenarnya bangsa ini telah mengalami kemunduran. Para elite mestinya hanya menjamah hal-hal yang bersifat mendasar, idiologis dan filosofis.  Dengan begitu,   sekalipun mereka dianggap salah dan  masuk ke penjara,  akan tetap terhormat,  oleh karena  mereka membela kebenaran yang dipegang teguh. Akan tetapi  sebaliknya, jika mereka hanya sebatas berpikir teknis dan dianggap salah, lalu  masuk penjara oleh karena dituduh korupsi, maka elite dimaksud akan kehilangan segala-galanya.

    Konflik antar elite bangsa akhir-akhir ini memang terasa sudah memprihatinkan, lantaran di antara mereka hanya memperbutkan hal sederhana,  yakni  sebatas hal yang  terkait dengan anggaran, fasilitas dan sejenisnya. Konflik seperti itu sekedar didengarkan kurang membanggakan dan bahkan sebaliknya,   memprihatinkan. Para elite bangsa adalah orang-orang yang menyandang kehormatan yang tinggi. Oleh karena itu maka tentu tidak boleh terperosok pada  tema sederhana, misalnya hanya terkait soal uang,  hingga  ujung-ujungnya dianggap korupsi,  maka kejadian itu sangat memalukan. Wallahu a’lam

     
  • tituitcom 00.31 on 8 August 2012 Permalink  

    Demokrasi Tidak Ada Dalam Islam 

     Demokrasi Tidak Ada Dalam Islam
    Sejak masa Plato demokrasi sudah digugat. Dengan berbagai alasan berbagai pihak mempertanyakan apakah sistem demokrasi ini layak bagi manusia atau justru akan menghancurkan peradaban. Kritik terhadap demokrasi pun paling gencar dilakukan pemikir dan ulama muslim. Umat Islamlah yang paling terdepan mempertanyakan keabsahan sistem demokrasi ini.
    Gugatan paling mendasar terhadap sistem ini adalah masalah kedaulatan (as siyadah) yang berkaitan dengan sumber hukum . Ada perbedaan yang mendasar antara sistem Islam yang secara mutlak menjadikan kedaulatan di tangan hukum syara’ (as siyadah li asy-syar’i) dengan sistem demokrasi yang menetapkan kedaulatan ada di tangan rakyat (as siyadah li asy-sya’bi) .Dalam pandangan Islam satu-satunya yang menjadi sumber hukum (mashdarul hukmi) adalah Al Qur’an dan As Sunnah. Tidak boleh yang lain. Dalam Al Qur’an dengan tegas disebutkan inil hukmu illa lillah bahwa hak membuat hukum adalah semata-mata milik Allah SWT. Karena itu barang siapa yang bertahkim (berhukum) dengan apa-apa yang selain diturunkan Allah SWT , maka dia adalah kafir.
    Katakanlah: “Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku[479], sedang kamu mendustakannya. tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik” (QS Al An’an; 57).
    Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (QS Al Maidah: 44).
    Sementara dalam sistem demokrasi yang benar dan salah bukan ditentukan berdasarkan syariah Islam tapi berdasarkan suara mayoritas. Prinsip suara mayoritas (kedaulatan di tangan rakyat) ini adalah prinsip pokok dalam demokrasi. Tidak ada demokrasi kalau tidak mengakui prinsip kedaulatan ditangan rakyat ini.
    Menjadikan sumber hukum yang menentukan benar dan salah berdasarkan hawa nafsu atas nama suara mayoritas ini jelas adalah bentuk kekufuran yang nyata. Demokrasi sesunguhnya telah merampas Hak Mutlak Allah sebagai sumber hukum dan menyerahkannya kepada manusia. Jelas ini adalah kekufuran yang nyata.
    Inilah yang diingatkan Allah swt kepada kita di dalam Al Qur’an, tragedi yang menimpa orang-orang Nashrani, mereka menjadikan orang-orang terhormat mereka, orang-orang alim, para pendeta, pemuka agama sebagai Tuhan baru. Bagaimana mungkin para rahib dan pendeta itu dijadikan Tuhan ?
    Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa meriwayatkan ‘Adi bin Hatim pernah datang ke hadapan Rasulullah saw. Beliau kemudian membaca ayat (QS at-Taubah [9]: 31). ‘Adi bin Hatim berkata, “Mereka tidaklah menyembah para pembesar dan para pendeta mereka.” Akan tetapi, Rasulullah saw. berkata, “Benar. Akan tetapi, mereka (para pembesar dan para pendeta itu) mengharamkan atas mereka sesuatu yang halal dan menghalalkan yang haram untuk mereka, lalu mereka mengikuti para pembesar dan para pendeta itu. Itulah bukti penyembahan mereka kepada para pembesar dan para pendeta itu.” Demikian sebagaimana dituturkan oleh Muslim dan at-Turmudzi.
    Dengan demikian, pemberian hak menghalalkan dan mengharamkan (hak menentukan hukum) serta hak ketaatan kepada seseorang pada hakikatnya sama dengan penyembahan kepada orang itu. Jelas ini adalah kekufuran yang nyata. Demokrasi telah menjadi Tuhan Baru, ini adalah musibah..
    Tidak hanya itu demokrasi digugat karena gagal menunaikan janji-janjinya. Kesejahteraan yang dijanjikan demokrasi tidak terbukti. Dunia yang dipimpin oleh negara demokrasi terbesar Amerika Serikat sekarang ini terjerumus kedalam kemiskinan global yang mengerikan. Bahkan sang tuan Amerika Serikat terancam dalam depresi ekonomi yang mengerikan.
    Demokrasi justru telah memberikan legitimasi hukum untuk memiskinkan dunia ketiga. Lewat cara yang demokratis muncullah produk-produk hukum yang memuluskan penjajahan dan perampasan kekayaan alam dunia ketiga. Indonesia merupakan contoh tentang masalah ini. Pasca reformasi dengan cara demokratis lahir pro Liberal seperti UU Migas, UU Penanaman Modal , UU SDA (Sumber Daya Alam) yang semuanya justru mengokohkan ekploitasi negara-negara imprialism yang berimplikasi kepada penderitaan masyarakat.
    Janji stabilitas demokrasi pun tidak terbukti. Di beberapa negara demokrasi justru telah mengantar rezim diktator seperti Hitler di Jerman dan Mussolina di Italia. Demokrasi juga telah menjadi alat ampuh munculnya pemerintah boneka pro Barat seperti yang terjadi di Afghanistan dan Irak saat ini . Pemerintah boneka yang diktator ini justru menjadi alat Barat untuk mengokohkan penjajahan dan pembunuhan terhadap rakyat.
    Di Indonesia sorak-sorai demokrasi telah menimbulkan pertentangan antar elit maupun secara horizontal antar rakyat yang tidak berkesudahan. Pertikaian menjelang pilkada maupun pasca pilkada telah menumpahkan banyak darah dan luka. Tidak hanya itu atas nama demokrasi Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia. Kemungkinan kuat menyusul dengan alasan yang sama -kalau tidak dicegah sejak dini- adalah Aceh dan Papua. Demokrasi menjadi pintu disintegrasi.
    Atas nama demokrasi kemaksiatan pun menjadi subur. Prinsip demokrasi yang memutlakan pengakuan terhadap liberalisme dan HAM telah menjadi pintu kerusakan moral atas nama kebebasan. Atas nama HAM pelaku kejahatan perzinahan dan homoseksual dan pelaku pornografi dan pornoaksi minta diakui eksistensinya. Muncul pula UU yang sarat dengan liberalisme yang mengokohkan kemaksiatan ini.
    Tidaklah berlebihan kalau kita mengatakan ada dua bahaya mendasar demokrasi . Pertama, demokrasi telah menjadi ‘tuhan baru’ yang menjerumuskan umat Islam pada kekufuran . Yang kedua demokrasi telah menjadi alat penjajahan untuk menghancurkan umat Islam baik secara ekonomi , politik, maupun sosial.
    Tidak heran kalau Bush mengatakan selama menyebarnya liberalisme dan demokrasi adalah perkara penting bagi kepentingan (penjajahan ) negara itu. Pidato Bush : “ Jika kita mau melindungi negara kita dalam jangka panjang, hal terbaik yang dilakukan adalah menyebarkan kebebasan dan demokrasi”. Walhasil demokrasi adalah sistem kufur, haram mengambilnya, menerapkannya dan menyebarluaskannya.
    [Dikutip dari http://www.mediaumat.com dengan judul “Demokrasi Sistem Kufur”]

     
  • tituitcom 00.22 on 8 August 2012 Permalink  

    Demokrasi Dan Akar Permasalahannya 

     Demokrasi Dan Akar Permasalahannya
    Secara faktual telah diketahui, rakyat sebuah bangsa tidak mungkin memerintah sendiri, tetapi memerintah melalui para wakilnya yang terwujud dalam mayoritas anggota majelis perwakilan yang telah mereka pilih. Maka, berubahlah kehendak mayoritas (rakyat pada umumnya) menjadi kehendak minoritas (kehendak wakil rakyat). Saat itulah muncul kesewenang-wenangan/kediktatoran baru, karena kehendak rakyat beralih ke tangan orang-orang yang mereka pilih saja. Sehingga rakyat tidak mampu untuk membatalkan, menghapus, ataupun mengubah keputusan yang telah ditetapkan oleh para wakilnya.
    Menurut banyak pakar politik, prinsip mayoritas adalah teori yang paling berbahaya terhadap berlangsungnya kebebasan individu, karena setiap perbuatan yang muncul dari orang yang terpilih dapat menjadi hukum sekaligus undang-undang hanya karena ia merupakan kehendak rakyat. Dari sini kita bisa melihat bahwa mayoritas pendapat yang ada telah berubah menjadi kesewenang-wenangan minoritas, dan fakta telah membuktikan hal itu. Oleh karena itu, seharusnyalah umat Islam menjadi umat yang bersandar pada dalil syar’i, bukan pada suara mayoritas.
    Demokrasi Adalah Pemerintahan Minoritas

    Kita selaku umat Muhammad tentu menolak sistem demokrasi. Berbeda dengan orang kafir, sebab berdasarkan qa’idah syar’iyah yang telah diadopsi oleh jumhur muslimin disetting agar berbeda dengan orang Yahudi dan Nashrani. Adapun dalil-dalil syar’i yang mengesahkan qa’idah ini begitu masyhur untuk disebutkan dan terlalu banyak untuk dibatasi. Salah satunya adalah firman Allah SWT :
    “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah syari’at itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS Al-Jatsiyah [45] : 180)

    Imam Ibnu Taimiyah telah menjelaskan maksud ayat tersebut secara baik di dalam kitabnya Iqthidha` Ash-Shirat Al-Mustaqim fi Mukhalafati Ash-hab Al-Jahim halaman 8: “Kemudian Allah menjadikan Rasulullah SAW berada di atas syariat-Nya dari agama itu yang telah ditetapkan-Nya bagi beliau dan Allah memerintahkan beliau agar mengikuti syariat tersebut sekaligus melarang beliau untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Pada saat itu Rasulullah tinggal bersama orang-orang yang tidak mengetahui, yaitu setiap orang yang selalu menyalahi syariat beliau beliau. Hawa nafsu mereka adalah apa-apa yang mereka sukai. Penampakan dari perilaku musyrikin tersebut muncul karena mereka mengikuti agama mereka yang batil dan ajaran-ajaran lainnya. Akhirnya mereka menyukai perbuatannya tersebut. Mereka meniru Rasulullah hanya untuk mengikuti apa yang mereka senangi. Oleh karena itu kaum musyrikin dalam sebagian prilakunya senang menyamai kaum muslimin, walau harus mengeluarkan banyak harta demi tercapainya apa yang mereka inginkan itu.”
    Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Qur`an Al-‘Azhim juz 4 halaman 310: “Allah melarang kaum mukminin untuk menyerupai mereka sedikit pun baik dalam perkara ushul maupun furu’.”
    Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari juz 10 halaman  298:
    “Aku telah mengumpulkan hadits yang berbicara tentang perbedaan kaum muslimin dengan Ahlul Kitab. Ternyata aku menemukan 30 hukum tentang hal itu. Lalu aku tulis dalam kitabku dengan nama Al-Qaulu Ats-Tsabt fi Ash-Shaumi Yaum As-Sabt.
    Sayid Qutub menjelaskan dalam kitab Fi Zhilal Qur`an juz I halaman 127 pada masalah berbedanya kaum muslimin dalam masalah kiblat: “Sesungguhnya kekhasan dan perbedaan dalam penampakan jati diri merupakan hal yang penting bagi kaum muslimin. Kekhasan dan perbedaan dalam penampakan jati diri dan akidah serta kekhasan dan perbedaan dalam kiblat dan ibadah haruslah berbeda dan memiliki ciri khas tertentu. Terkadang pengaruh (perbedaan) muncul demikian jelas mengenai kekhasan dalam jati diri dan akidah, terkadang pula tidak begitu jelas dalam masalah kiblat dan syiar-syiar ibadah.
    Di sini perlu diperhatikan nilai dari bentuk-bentuk formalitas ibadah. Orang yang pandangannya terfokus pada bentuk-bentuk formal ini semata, yang dilepaskan dari hal-hal yang melingkupinya dan juga terlepas dari dari tabiat kemanusiaanya dan pengaruh-pengaruhnya, maka akan tampak baginya bahwa melestarikan bentuk-bentuk formal tersebut adalah suatu fanatisme sempit atau suatu penyembahan kepada formalitas. Tetapi kalau kita mau berpikir lebih luas dan dalam, maka akal sehat kita akan menyingkapkan hakikat yang lain secara gamblang.
    Berdasarkan asas yang fitri inilah Islam menegakan syiar-syiar ibadahnya secara keseluruhan. Syiar-syiar ibadah itu tak cukup ditunaikan hanya dengan niat atau kekhusyuan batin (tawajjuh ruhiyah) semata, akan tetapi kekhusuyuan batin ini harus memiliki bentuk-bentuk zahir.
    Demikianlah, dalam setiap ibadah ada gerakan dan dalam setiap gerakan ada ibadah. Ini untuk menyatukan aspek yang lahir dan batin, untuk menyelaraskan antara kekuatan lahir dan kekuatan batin, yang sesuai dengan fitrah manusia secara keseluruhan, dengan metode yang selaras dengan jati dirinya yang khusus.
    Pembedaan tempat yang diarah seorang muslim dalam sholat dan ibadah dan pengkhususannya, bukanlah (semata) agar dia berbeda dan nampak secara khusus dengan jati diri, manhaj dan arahnya. Pembedaan ini, adalah untuk memenuhi panggilan perasaannya yang cenderung ingin berbeda dan bersifat unik, yang pada gilirannya akan memunculkan keistimewaan dan keunikan.
    Dari sini pula ada larangan untuk menyerupai (tasyabbuh) orang-orang non-muslim dalam sifat-sifat khas mereka, yang merupakan ekspresi lahir dari perasaan-perasaan batiniah mereka, seperti juga larangan mengikuti metode mereka dalam perasaan dan perilaku. Ini bukanlah kefanatikan dan bukan pula berpegang dengan formalitas semata, melainkan pandangan yang mendalam mengenai bentuk-bentuk formal yang bersifat lahiriah.”
    Ketika sistem demokrasi menyerang negeri kita dan disambut gembira oleh para intelektual yang rusak pemikirannya lagi tak bermoral, dan ketika demokrasi begitu dipuji oleh orang-orang yang sesat dan takluk di hadapan peradaban Barat, justru Anda akan melihat bahwa para ahli politik Eropa telah melancarkan kritik yang tajam terhadap demokrasi, sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya oleh Plato. Di bawah ini sebagian kritikan dari mereka.
    Michael Stewart dalam bukunya Sistem-Sistem Pemerintahan Modern halaman 459 mengatakan : ”Kaum komunis bersikeras bahwa hukum demokrasi yang tegak di atas dasar kebebasan berkreasi, berpendapat, bertingkah laku dan berkepribadian, hanyalah sebuah prinsip yang kotor dan rusak. Mereka berargumentasi bahwa demokrasi kapitalisme telah mentolelir pengrusakan masyarakat –khususnya para pemudanya– melalui film-film dan bioskop-bioskop serta penyebaran kemungkaran serta kekejian.”
    Benjamin Constan berkata :”Demokrasi membawa kita menuju jalan yang menakutkan, yaitu kediktatoran parlemen.”
    Barchmi berkata :“Prinsip kedaulatan di tangan rakyat sebenarnya tidak pernah ada, yaitu bahwa kedaulatan rakyat dianggap selalu mewujudkan kebenaran dan keadilan. Paham ini mengklaim bahwa kekuasaan menjadi legal dengan melihat sumbernya. Atas dasar ini maka setiap aspirasi yang muncul dari kehendak rakyat, dianggap telah memenuhi parameter kebenaran dan keadilan. Aspirasi rakyat itu juga dianggap tak perlu diragukan dan diperdebatkan lagi dari segi ini (memenuhi kebenaran dan keadilan-penerj.), bukan karena argumentasinya kuat, melainkan karena ia muncul dari kehendak rakyat. Jadi prinsip kedaulatan rakyat ini memberikan sifat maksum (mustahil keliru/dosa) kepada rakyat. Oleh karena itu, prinsip kedaulatan rakyat akan membawa rakyat (atau para wakilnya) berpeluang melahirkan kekuasaan absolut, yaitu kesewenang-wenangan (kediktatoran). Karena apabila kehendak rakyat dianggap kehendak yang legal hanya karena muncul dari rakyat, maka dengan demikian dari segi legislasi undang-undang, rakyat akan dapat berbuat apa saja. Jadi rakyat pada dasarnya tidak perlu lagi mendatangkan justifikasi-justifikasi terhadap apa yang diinginkannya.”
    Dougey berkata : ”Sesungguhnya teori kedaulatan rakyat, meskipun ia adalah teori buatan, ia telah menjadi teori yang layak didukung andaikata ia dapat menafsirkan hakikat-hakikat dan fakta-fakta politik pada masa modern, dan andaikata hasil-hasilnya praktisnya cukup baik. Akan tetapi kenyataannya ternyata bertolak belakang dengan apa yang kita ramalkan.”
    Orientalis Polandia bernama Boogena Giyanah Stchijfska mengatakan : “Hukum-hukum positif buatan manusia yang lahir dari konsensus-konsensus demokratis tidaklah bersifat tetap. Teks-teksnya tidak membolehkan atau melarang sesuatu secara mutlak, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban  individu dan tanggung jawab pribadi. Semua itu didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan yang selalu berkembang. Padahal sudah diketahui bahwa kepentingan dan kebutuhan itu selalu berganti dan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Bukan suatu hal yang aneh dalam sejarah hukum-hukum positif buatan manusia, bahwa hukum yang terakhir  akan bertentangan dengan hukum yang pertama dalam rincian-rinciannya. Demikian pula yang dibenci dapat berubah menjadi disukai, yang dilarang dapat berubah menjadi boleh, dan yang ganjil dapat berubah menjadi wajar.”
    Ulama-ulama Islam yang mengkritik demokrasi yang kafir antara lain adalah  Dr. Fathi Ad Darini, salah seorang ulama besar dalam fiqih siyasah. Dalam kitabnya Khasha`ish At Tasyri’ Al Islami fi As Siyasah wa Al Hukm halaman 370 Dr. Fathi Ad Darini berkata : ”Sesungguhnya sistem-sistem demokrasi Barat, dalam substansinya hanyalah merupakan ungkapan dari politik tersebut (sekularisme—penerj.) dan sudah diketahui bahwa demokrasi –pada asalnya— bersifat individualistis dan etnosentris.
    Bahwa demokrasi bersifat individualistis, dikarenakan tujuan tertinggi demokrasi adalah individu dan pengutamaan kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat. Sudah banyak koreksi-koreksi yang diberikan pada prinsip ini pada abad XX M.
    Bahwa demokrasi bersifat etnosentris, dikarenakan demokrasi itu sendirilah yang telah melakukan penjajahan politik dan ekonomi dalam berbagai bentuknya sejak abad XV M sampai abad XX M. Dahulu Inggris misalnya mempunyai departemen yang bernama Departemen Wilayah Jajahan dan mempunyai pula menteri yang mengelola urusan-urusan penjajahan, yaitu Menteri Wilayah Jajahan. Hal ini masih ada hingga beberapa waktu yang lalu.
    Demikianlah. Politik ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang ringkasnya adalah sebagai berikut :
    1.    Memisahkan politik dari morak dan agama, dan menegakkan politik di atas dasar prinsip-prinsip khusus.
    2.    Etnosentrisme, yaitu paham bahwa manusia Eropa adalah manusia yang terunggul.
    3.    Menjadikan sistem perwakilan sebagai cara dalam mengatur pemerintahan.
    4.    Menerapkan prinsip “kebebasan umum/masyarakat” dalam pengertiannya yang individualistis, tradisional, dan absolut.
    5.    Kebebasan ekonomi, sebagai cabang dari kecenderungan prinsip individualisme yang ekstrem.
    6.    Sesungguhnya demokrasi politik adalah sistem yang membiarkan, bukan sistem yang meluruskan. Artinya demokrasi mendekati mayoritas rakyat dengan membiarkan mereka dalam keadaan apa adanya dan memperlakukan mereka mengikuti asas ini atas nama kebebasan.”
    Syaikh Abul A’la Al Maududi dalam kitabnya Al Islam wa Al Madaniyah Al Haditsah halaman 36 mengatakan : “Telah saya katakan sebelumnya bahwa pengertian demokrasi dalam peradaban moderen adalah memberikan wewenang membuat hukum kepada mayoritas rakyat (hakimiyah al jamahir). Artinya, individu-individu suatu negeri dapat secara bebas mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat dan bahwa undang-undang negeri ini mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian juga tujuan dari pembentukan pemerintahan –dengan bantuan struktur organisasinya dan potensi-potensi materilnya— bukanlah untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat, berkebalikan dengan apa yang seharusnya diwujudkan.
    Maka dari itu, kita menentang sistem sekuler yang nasionalistis-demokratis baik yang ditegakkan oleh orang-orang Barat maupun Timur, muslim ataupun non muslim. Setiap kali bencana ini turun dan di mana pun dia ada, maka kita akan mencoba untuk menyadarkan hamba-hamba Allah akan bahayanya yang besar dan akan mengajak mereka untuk memeranginya.”
    Muhammad Yusuf Musa dalam kitabnya Nizham Al Hukm fi Al Islam halaman 245 berkata : “Sesungguhnya sistem pemerintahan Islam bukanlah sistem demokrasi, baik dalam pengertiannya menurut kaum Yunani kuno maupun dalam pengertiannya yang moderen.”
    Muhammad Asad dalam kitabnya Minhaj Al Islam fi Al Hukm halaman 52 mengatakan :  “Adalah merupakan penyesatan yang sangat luar biasa, jika ada orang yang mencoba menerapkan istilah-istilah yang tidak ada hubungannya dengan Islam pada pemikiran dan peraturan/sistem Islam.”
    Utsman Khalil, meskipun telah menulis kitab yang diberinya judul Ad Dimuqrathiyah Al Islamiyah (Demokrasi Islami), namun sebenarnya dia sendiri menentang demokrasi. Utsman Khalil berkata dalam kitab Ad Dimuqrathiyah Al Islamiyah halaman 8 : “Sesungguhnya sistem-sistem demokrasi modern yang diimpor dari Barat, di negara-negara Barat sendiri dianggap sebagai hal baru yang diada-adakan pada abad ke-20 ini.”
    Jadi demokrasi adalah bid’ah dalam hal pemikiran dan politik yang diimpor dari Barat.
    Di antara sedikit pemikir yang membongkar perbedaan-perbedaan substansial antara demokrasi dan sistem politik Islam adalah Anwar Al Jundi. Karena pentingnya, kami kutipkan secara panjang lebar pendapatnya dalam kitabnya Sumum Al Istisyraq wa Al Mustasyriqun fi Al Ulum Al Islamiyah halaman 96. Anwar Al Jundi mengatakan : “Pemikiran politik Islam berbeda dengan pemikiran demokrasi Barat dalam beberapa segi :
    1.    Pemikiran politik Islam lebih menekankan kesatuan aqidah daripada kesatuan wilayah.
    2.    Pemikiran politik Islam menekankan pandangan yang menghimpun secara sempurna aspek yang material dan yang spiritual.
    3.    Pemikiran politik Islam bersandar pada landasan akhlaq (moral). Jadi terdapat standar moral bagi setiap aktivitas politik.
    4.    Jika kedaulatan dalam sistem demokrasi Barat terletak di tangan rakyat secara total, maka umat Islam dalam pemikiran politik Islaminya mengaitkan kedaulatannya dengan hukum-hukum Syariat Islam yang jauh dari hawa nafsu manusia.
    5.    Pemikiran politik Islam tidak dapat dinamakan sebagai pemikiran demokratis, atau pemikiran sosialistis-diktatoris. Sebab ia bertolak belakang dengan semua pemikiran itu. Jadi pemikiran politik Islam sangat jauh dari sikap ekstrem, memaksa, atau mendominasi.
    6.    Kedaulatan dalam sistem politik Islam bukanlah di tangan umat –seperti sistem demokrasi– juga bukan di tangan kepala negara –seperti sistem kediktatoran–, melainkan ada dalam penerapan Syariat Islam. Dengan demikian sistem politik Islam sangat jauh berbeda dengan sistem apa pun yang telah menyimpang itu.
    7.    Pemikiran politik Islam menetapkan bahwa masyarakat itu penting demi untuk kelestarian kehidupan individu, dan bahwa masyarakat tidak mungkin berjalan dengan lurus kecuali dengan adanya kekuasaan yang bertanggung untuk mewujudkan kemajuan dan kestabilan.
    8.    Negara dalam pemikiran politik Islam berdiri di atas dasar Undang-Undang Islami (Syariah) dan bahwa segala perundang-undang yang digunakan untuk mengatur masyarakat tidak akan dapat berlaku efektif kecuali bila mempunyai sifat sebagai penerapan dari As Sunnah An Nabawiyah dan ijtihad-ijtihad Ahlul Halli wal Aqdi. Negara harus mengawasi perilaku individu sebab negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kebahagiaan pihak lain serta kebahagiaan dan kesatuan umat seluruhnya. Negara juga bertanggung jawab menjaga ajaran-ajaran dan tujuan-tujuan Islami.
    9.    Islam tidak mengakui adanya penguasa yang absolut. Sebaliknya yang diakui adalah penguasa yang dapat dipercaya (amanah) sesuai pedoman :
    “Tidak ada ketaatan kepada makhluk (manusia) dalam maksiat kepada Al Khalik.”
    Penguasa harus melepaskan diri dari hawa nafsu, berpegang teguh dengan kebenaran dan keadilan. Umat mempunyai kebebasan untuk memilih penguasa dan mengoreksinya jika penguasa menyimpang dari kebenaran atau berbuat salah.
    10.    Pemikiran politik Islam menetapkan adanya kebebasan berpikir dan kebebasan beragama. Maka setiap orang  –tentu harus tetap sesuai Syariat Islam— berhak untuk meyakini pemikiran apa saja yang dikehendaki dan tak ada seorang pun yang dapat memaksanya untuk meninggalkan pemikirannya itu.
    11.    Sistem konstitusi Islam diambil dari sumber Al Qur`anul Karim dan As Sunnah An Nabawiyah dengan tiga asas, yaitu keadilan, musyawarah, dan rahmah (kasih sayang). Dalam hubungannya dengan undang-undang internasional, Al Qur`an Al Karim dipandang sebagai hukum pertama yang menyerukan persamaan di antara umat manusia.
    12.    Sesungguhnya keluwesan Syariat Islam dan kemungkiannya untuk berkembang, harus tetap berpegang pada dasar-dasar syariat (ushul syar’iyah), tujuan-tujuan syariah (maqashid asy syariah), dan prinsip-prinsip umum syariah (kulliyatu asy syariah). Jadi jelas ada perbedaan antara yang konstruktif dan yang destruktif, antara perkembangan dengan penyesuaian (dengan hawa nafsu). Tidak diragukan lagi bahwa ada bagian dari hukum-hukum Syariat Islam yang tidak menerima perkembangan dan bahwa hukum yang telah ditetapkan dalam nash tidak boleh ditinggalkan atau diganti penerapannya sampai kapan pun.  Jadi pemeliharaan terhadap kemaslahatan bukanlah perkara yang tidak mempunyai batasan, melainkan harus tetap berpatokan dengan dasar-dasar syariat (ushul syar’iyah). Secara umum dapat dikatakan bahwa jika dalam suatu hukum terdapat nash, maka nash itu wajib diikuti. Jika hukum itu berupa perkara yang diqiyaskan (pada suatu hukum), maka kita terikat dengan qiyas itu. Tetapi jika tidak terdapat nash, kita mempertimbangkan kemaslahatan yang ditunjukkan syara’ (mashalih asy syar’i) dengan tetap berpegang pada prinsip memelihara lima tujuan syariat yang dharuri (penting, harus) (dharurat al khams), menolak kesulitan (daf’ul haraj), dan mewujudkan manfaat (tahqiq al manafi’).
    13.    Sistem politik Islam berbeda dengan dengan dua sistem politik lainnya, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Sebab sistem kapitalisme membatasi tujuannya pada pemeliharaan kebebasan individu dan hak-hak pribadi, sedang sistem sosialisme membatasi tujuannya pada pencegahan perjuangan kelas dan ekspolitasi kelas.
    14.    Pemikiran politik Islam tidak memberikan hak/otoritas dalam kekuasaan kepada penguasa, tetapi sebaliknya kekuasaan dianggap sebagai hak umat semata melalui syura yang Islami oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Islam tidak melarang perempuan untuk turut berpendapat dalam masalah-masalah umum (publik). Namun Islam mengharamkan budak untuk berperan serta dalam menyampaikan pendapat dan bermusyawarah.
    15.    Pemikiran politik Islam menolak istilah-istilah demokrasi, sosialisme, nasionalisme, dan tidak mengkaitkannya dengan Islam. Islam memandang pemikiran-pemikiran itu sebagai aliran-aliran pemikiran (mazhab) yang asing yang sangat jelas perbedaannya dengan pemikiran Islam yang komprehensif. Ketika Barat menggunakan istilah-istilah itu, yang hadir dalam benak mereka adalah peristiwa-peristiwa sejarah Barat, situasi dan kondisi yang terjadi di Barat, dan tantangan-tantangan yang dihadapi Barat.
    16.    Perbedaan sifat-sifat khas antara negara Islam dan negara moderen akan mengungkapkan adanya sistem unik yang khas bagi negara Islam, yang tidak terdapat  dalam sistem mana pun dari sistem-sistem pemerintahan moderen. Pilar utama negara Islam adalah pengkaitan agama dengan negara
    17.    Perjanjian (kontrak) politik Islam adalah kesepakatan politik antara penguasa dengan rakyat. Perjanjian politik dalam Islam didasarkan pada pemikiran-pemikiran dasar yang merdeka, yang tidak kalah pentingnya dengan pemikiran-pemikiran politik moderen, yaitu yang terpenting adalah  kemerdekaan untuk memilih (dari pihak rakyat), dan kesepakatan dari pihak penguasa (atau khalifah) untuk memegang kekuasaan sebagai wakil dari umat. Dari sini diketahui bahwa teori perjanjian politik Islam sebenarnya mendahului teori-teori J.J.Rousseau dan John Locke.
    Penulis: Syaikh Ali Belhaj
     
  • tituitcom 07.15 on 6 August 2012 Permalink  

    Manakala sebuah komunitas kebetulan mendapatkan pemimpin yang inovatif, visioner, dan progresif 

    Banyak orang mengatakan bahwa posisi pemimpin dalam setiap komunitas adalah sangat penting. Pemimpin biasanya menggambarkan siapa yang dipimpinnya. Manakala sebuah komunitas kebetulan mendapatkan pemimpin yang inovatif, visioner, dan progresif  maka  akan maju dan atau dinamis. Begitu pula sebaliknya, sebuah komunitas menjadi stagnan dan bahkan mundur, adalah sebabkan oleh pemimpinnya.
    Atas dasar pandangan tersebut, maka mencari pemimpin tidak gampang. Sekalipun  dikatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin, maka tidak semua orang mampu  melakukan peran-peran  kepemimpinan sebagaimana diharapkan. Jumlah pemimpin yang memiliki visi dan kekuatan penggerak, ternyata tidak banyak. Ituah sebabnya mencari orang seperti itu ternyata tidak mudah.
    Dalam proses mencari sosok pemimpin itu, maka kemudian orang  mempertanyakan, apakah pemimpin itu dilahirkan atau bisa dibentuk.  Dalam perdebatan itu, sementara orang mengatakan bahwa pemimpiun itu selalu dilahirkan. Artinya bahwa  kepemimpinan itu dipercayai sebagai bakat atau pembawaan sejak lahir.  Seorang yang memiliki bakat kepemimpinan, maka di mana dan kapan pun akan muncul sebagai pemimpin dan begitu pula sebaliknya.
    Sementara orang lainnya memandang bahwa pemimpin itu bisa dibentuk. Maka kemudian siapapun yang mendapatkan pendidikan kepemimpinan yang memadai, maka suatu ketika  mereka akan tampil sebagai seorang pemimpin yang handal. Benar bahwa bakat akan  menjadi bekal bagi seseorang untuk tampil menjadi pemimpin, tetapi pendidikan juga  tidak kurang strategis. Banyak orang menjadi seorang pemimpin oleh karena telah melewati pendidikan yang dipersiapkan untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan itu.
    Pendapat berikutnya adalah mereka yang mengkombinasikan antara bakat dan pendidikan. Seorang yang berbakat, akan tetapi tidak memiliki kesempatan atau pengalaman maka bakatnya itu tidak akan berkembang. Oleh karena itu, bakat itu harus diasah agar kemampuannya menjadi lebih tajam. Oleh karena itu antara bakat dan pendidikan harus dikombinasikan hingga menjadi lebih sempurna.
    Salah satu tugas pemimpin adalah menggerakkan dan mengarahkan mereka yang dipimpin untuk meraih tujuan bersama.  Maka kekuatan yang diperlukan adalah integritas seseorang di hadapan mereka yang dipimpinnya. Melalui integritas dan atau ketulusannya itu, maka mereka yang dipimpin akan mengikutinya. Bisa jadi seorang pemimpin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dan mendalam, akan tetapi manakala tidak mampu mempengaruhi atau menjadikan yang dipimpinnya percaya dan loyal, maka kelebihann ya itu tidak banyak artinya bagi komunitas yang dipimpin.
    Oleh karena itu, pada diri seorang pemimpin agar memiliki   kekuatan penggerak, sebagaimana yang dicontohkan oleh rasulullah,   harus memiliki sifat-sifat siddiq, amanah, tablig,  dan fathonah. Keempat sifat itulah yang sebenarnya yang kemudian menjadikan seseorang  diikuti pikiran-pikiran, jiwa,   dan perbuatannya oleh mereka yang sedang dipimpin.  Tentu sebagai orang biasa, keempat sifat itu tidak akan mampu dimiliki secara sempurna, akan tetapi pada kadar tertentu harus ada pada diri seorang pemimpin.
    Seorang  yang tidak bisa dipercaya dan atau tidak mampu menjelaskan pikiran dan pandangannya kepada mereka yang dipimpin misalnya, tidak akan mampu menggerakkan dan mengarahkan  komunitas yang dipimpinnya. Pengetahuan atau ide yang diperlukan oleh sebuah komunitas bisa didatangkan dari berbagai sumber, akan tetapi kekuatan agar bisa dipercaya selalu datang sendiri dari pribadi seorang pemimpin. Kekuatan  berupa integritas, komitmen dan atau ketulusan itulah setidaknya harus dimiliki,  dan akhirnya menjadi modal strategis sebagai seorang pemimpin. Wallahu a’lam.   
     
  • tituitcom 04.30 on 4 August 2012 Permalink  

    Bahaya! Bila Suami-Istri Tetap Bungkam Karena Berselisih 

     Bahaya! Bila Suami-Istri Tetap Bungkam Karena Berselisih

    Kehidupan rumah-tangga sulit terhindar dari perselisihan, pada umumnya perselisihan ataupun alasannya kurang mendapatkan perhatian. Penelitian terkini di Amerika mengungkap, hal utama dalam perselisihan atau konflik suami-istri bukannya pada frekuensi ataupun apa yang diperselisihkan.
    Perselisihan suami istri melainkan pada hubungan antar laki-laki dan perempuan yang serba pelik, bagaimana menghadapi perselisihan, bagaimana mereka menyelesaikan konflik sehingga hubungan pernikahan tetap sehat, pengaruhnya terhadap kesehatan mereka, lagi pula ternyata, pengaruhnya terhadap kesehatan perempuan jauh melebihi laki-laki.

    Menurut laporan The New York Times, penelitian Framingham dari Massachusetts mengenai reaksi konflik suami-istri yang diadakan secara berkesinambungan selama 10 tahun terhadap lebih dari 3.500 pasangan mengungkapkan, 32% laki-laki dan 23% perempuan pada saat berselisih dengan pasangannya menekan emosi dan bungkam.

    Keadaan ini disebut membungkam (self-silencing). Menurut laporan Psychosomatic Medicine bulan Juli, bagi laki-laki, membungkam pada saat berselisih tidak begitu berpengaruh terhadap kesehatan, namun perempuan akan dihadapkan pada risiko kematian empat kali lebih besar daripada laki-laki. Pada saat terjadi konflik, laki-laki tetap memelihara penampilan damai tidaklah masalah, namun perempuan akan menanggung risiko kesehatan.

    Ahli penyakit epidemik Elaine Eaker dari Gaithersburg, Maryland, yang juga merupakan editor kepala penelitian tersebut menyatakan, ketika seorang perempuan menekan emosi atau bungkam pada saat terjadi konflik, akan sangat berpengaruh negatif terhadap faal tubuhnya, bila berkepanjangan malah akan lebih mengancam kesehatan.

    Selain itu ditemukan oleh Prof Dana Crowley Jack dalam penelitian lintas bidang studi Universitas Washington Barat, Amerika, mengenai taraf berbungkam (Silencing the Self Scale), ternyata berbungkam sangat berhubungan dengan berbagai penyakit lahir dan batin, di antaranya termasuk melancholia, tidak berselera makan, rakus dan sakit jantung.

    Pada saat terjadi konflik suami-istri reaksi perasaan hati juga dapat mengakibatkan ancaman laten bagi kesehatan. Peneliti Negara Bagian Utah mengambil rekaman video kehidupan 150 pasangan suami-istri, berharap mengungkap pengaruh corak konflik pasangan terhadap kesehatan jantung.

    Pasangan-pasangan ini kebanyakan berusia 60 tahunan, sudah menempuh kehidupan berumah-tangga melebihi 30 tahun, juga tidak menunjukkan gejala sakit jantung. Mereka diminta mendiskusikan topik kehidupan yang mengundang konflik, seperti masalah keuangan atau tetek bengek urusan tanggung jawab rumah tangga.

    Hasil perselisihan dikategorikan menjadi: yang lunak, yang bermusuhan, yang dapat dikendalikan atau yang penurut. Secara periodik koroner jantung mereka juga di-scan, karena merupakan indikator penyakit jantung.

    Secara dramatis terungkap bahwa model konflik mutlak berhubungan dengan risiko penyakit jantung. Prof Timothy W. Smith guru besar psikologi Universitas Utah menegaskan bahwa model konflik suami-istri erat berhubungan dengan risiko penyakit jantung, sama halnya dengan merokok dan kadar kolesterol sangat erat berhubugan dengan risiko penyakit jantung. Prof Smith telah melaporkan temuan ini kepada Institusi Kedokteran Fisik dan Jiwa Amerika pada 2006.

    Sikap suami dapat lunak ataupun bermusuhan, perselisihan suami-istri dapat sangat mengancam kesehatan jantung perempuan.

    Prof Smith mencontohkan kasus konflik keuangan: Suami A berkata, “Apakah kamu tidak lulus matematika Sekolah Dasar?”

    Suami B justru menyampaikan dengan cara lain, “God bless you! Dalam hal lain kamu sangat ahli, sayang tidak mengerti tentang tata buku keuangan rumah tangga. “

    Kedua orang ini semuanya mengkritik kemampuan mengatur keuangan sang istri, namun pernyataan suami B lebih baik. Para peneliti berpendapat, cara berargumentasi yang lebih lunak dapat mengurangi risiko istri terserang sakit jantung. Namun bagi kesehatan jantung laki-laki kelihatannya sama sekali tidak berpengaruh.

    Menurut para ahli, perselisihan dalam hidup berumah-tangga memang tak terhindarkan, tapi Anda harus belajar mematut diri. Di satu sisi hendaknya dapat menyatakan kekawatiran Anda, di sisi lain janganlah melukai perasaan pihak lain.

    Para ahli juga menyarankan kaum perempuan yang cenderung berbungkam, hendaknya berusaha tenang sejak awal perselisihan, menjernihkan pikiran diri untuk membangun kemampuan menyelesaikan masalah.

    Semakin banyak penelitian menemukan bahwa kondisi batin dan kesehatan tubuh memiliki hubungan yang erat tak terpisahkan. Sehari menjadi suami istri akan terkenang sampai lama, kesulitan dalam hidup berumah-tangga memang tak terhindarkan, dalam menghadapi konflik mengapa masing-masing tidak saling mengalah, menempatkan diri berpikir bagi pihak lain?

    Secara bijaksana menggunakan model komunikasi yang baik menggantikan depresi berbungkam atau mencaci-maki, sehingga perselisihan akan dengan mudah disingkirkan dan kesehatan tubuhpun dapat terpelihara. (prm)

    Sumber : erabaru.net 
     
  • tituitcom 15.35 on 28 June 2012 Permalink  

    Kumpulan Artikel Lengkap Abajadun 

    Berikut ini kumpulan artikel terbaik terlengkap.
    1. Kesehatan
    2. Kecantikan
    3. Pendidikan
    4. Keluarga
    5. Teknologi
    6. Olahraga
    7. Politik
    8. Hukum
    9. Agama.
    10. Ekonomi
    dll.

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal